Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia – Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani  Bidang Koneksi Strategis ,   Yustinus Prastowo menjawab ‘polemik’ Dana Bagi Buatan (DBH) yang terjadi antara Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini berawal saat Gubernur DKI  Jakarta Anies  Baswedan  menyurati Sri Mulyani  soal menagih DBH.

Ia mengaku memang tersedia Kurang Bayar (KB) Dana Untuk Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta sebesar Rp 2, 6 triliun. Namun tidak seharusnya Pemprov DKI Jakarta menagih pemerintah pusat serupa menagih utang, karena ada mekanisme yang harus dilalui.

“Jadi polemik dan kesimpangsiuran itu tak perlu terjadi ketika waktu meminta pembayaran DBH 2019 tersebut, jika Pemprov DKI tidak  terkesan seperti orang menagih utang habis waktu dan belum dibayar. Faktanya, biar ini hak, tapi aturan dan mekanismenya jelas, tak ada mengemplang utang, ” katanya dalam akun resmi media sosial Twitter-nya @prastow,   dikutip Minggu (10/5)


Adapun mekanisme yang kudu dilalui adalah pemerintah mencairkan 50% terlebih dahulu karena masih menunggui hasil Audit dari Badan Penyelidik Keuangan (BPK). Sebab, jika memasukkan mekanisme, maka seharusnya DBH invalid bayar pemerintah ke daerah dibayarkan pada bulan Agustus atau September tahun berikutnya, setelah selesai audit LKPP oleh BPK.

Oleh karenanya, untuk sisa KB DBH akan diberikan setelah tersedia angka resmi kekurangan yang menetapkan dibayarkan Pemerintah ke Pemda pantas hasil audit BPK.

“Jadi sebenarnya kurang bayar perdana diketahui pasti setelah audit BPK 2019 selesai di tahun 2020 ini, dan biasanya dibayarkan pada sekitar Agustus-November. Ini yang maka polemik karena seolah (pemerintah) sentral punya utang ke Pemprov DKI dan tidak mau membayar/menahan. Faktanya nggak gitu, ” sebutnya.

Ia mengaku heran secara cara Pemprov DKI Jakarta yang menagih DBH layaknya orang berpiutang. Padahal, ini tidak dilakukan pemda-pemda lain karena memahami kelaziman pengerjaan pembayaran DBH selama ini. “Uang di Pusat cukup, justru pembalasan DBH realisasi 2019 (audited) dilakukan lebih awal. Ini fakta yang sebenarnya, ” sebutnya.

Secara total, pemerintah telah mencatu KB DBH tahun 2019 sebesar Rp 14, 71 triliun pada seluruh daerah di Indonesia. Namun, hingga April 2020 yang telah disalurkan Rp 3, 85 triliun untuk 5 provinsi dan 113 kabupaten kota termasuk DKI Jakarta.

Percepatan pemberian DBH kurang bayar tahun 2019 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 20 tahun 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan telah mencairkan Kurang Bayar (KB) Uang Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta sebesar Rp 2, 6 triliun. Ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, KB DBH yang diberikan hanya sekitar 50% dari total DBH DKI sejumlah Rp 5, 16 triliun. Mengenai DBH ini terdiri dari abu KB 2018 sebesar Rp 19, 35 miliar dan potensi KB 2019 sebesar Rp 15, enam triliun.

“Untuk DKI Jakarta sendiri dari Rp 5, 16 triliun kita sudah bayarkan DBH 2018 masih kurang & untuk 2019 kita sudah salurkan Rp 2, 58 triliun, ” ujar Sri Mulyani melalui teleconference, Jumat (8/5/2020).

Dia menjelaskan, pemerintah mencairkan 50% terlebih dahulu karena masih menunggu buatan Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, jika mengikuti metode, maka seharusnya DBH kurang tukar pemerintah ke daerah dibayarkan di dalam bulan Agustus atau September tarikh berikutnya, setelah selesai audit LKPP oleh BPK.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  sempat menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tulisan itu terkait pencairan dana bagi hasil sebesar Rp 7, 5 triliun.

“Kita berniat dana bagi hasil itu segera di-transfer. Saya juga sudah mengirimkan secara resmi melalui surat pada Menteri Keuangan, ” kata Anies Baswedan di sela konferensi video bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis (2/4/20).

Dia merinci, Kementerian Keuangan masih menyisakan piutang tarikh lalu. Anies menyebut, semula tagihan pada 2019 mencapai Rp enam, 4 triliun, setelah ada kira-kira penyesuaian, angka itu berubah menjadi Rp 5, 1 triliun.

[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)