Posted on

Jakarta, CNBC  Indonesia – Sebagai upaya PGN dalam menjalankan penerapan perpres 40 tahun 2016, permen ESDM 8 tarikh 2020, dan kepmen ESDM No 89. K/2020, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani Tulisan Perjanjian dengan Pertamina EP di dalam Implementasi Atas Penyesuaian Harga Udara Bumi untuk Keperluan Proyek Sumatera Selatan – Jawa Barat dan Keperluan Pelanggan PGN Medan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Menguntungkan PGN, Fariz Aziz dan President Director Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, disaksikan oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Kepala SKK MIgas, Dwi Sudjipto, dan Direktur Sempurna PGN, Suko Hartono, Selasa, mencuaikan mekanisme penandatanganan virtual (20/05/2020).

Fariz mengungkapkan kerja sepadan ini dalam rangka untuk mendukung dan menindaklanjuti implementasi Permen ESDM 08/2020 dan Kepmen ESDM 89K/2020. Menteri ESDM menerbitkan Permen 08/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Terbatas di Bidang Gas Industri serta Kepmen 89K/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu pada Bidang Industri. Oleh karena tersebut, PGN dan Pertamina EP membenarkan untuk membuat dan pelaksanaan Tulisan Perjanjian ini sebagai perubahan PJBG.



Dengan demikian, PGN & Pertamina EP sepakat untuk mengubah harga gas pada PJBG cocok Kepmen 89K/2020 menjadi US$ 4/ MMBTU dari harga awal US$ 5, 33/ MMBTU, dengan volume 90 BBTUD. Surat Perjanjian tersebut berlaku efektif dalam jangka periode 13 April 2020 sampai secara 31 Desember 2024. Selain tersebut untuk PGN Medan dengan volume 7 BBTUD dan harga US$ 4/MMBTU.

Harga habituasi sebagaimana yang telah disebutkan, sahih sampai dengan berakhirnya jangka periode penyesuaian Harga Gas Bumi di Kepmen 89K/2020. Setelah itu, harga gas bumi yang berlaku adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam PJBG.

“Jangka waktu habituasi Harga Gas Bumi bisa diperjanjang, apabila ada keputusan lebih tinggi dari Menteri ESDM dan Pemerintah, ” tambah Fariz.

Ditambahkan bahwa diterbitkannya Permen No 08 tahun 2020 dan Kepmen 89. K tahun 2020 di pertengahan April 2020 yang salah satunya menetapkan volume gas bumi, maka disepakati besaran volume sebesar 90 BBTUD sampai tahun 2024 untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat serta volume 7 BBTUD untuk wilayah Medan secara harga gas hulu sebesar USD 4 per MMBTU oleh kedua belah pihak.

“Kami berharap, melalui penandatanganan surat perjanjian ini dapat menjadi jalan nyata dalam mewujudkan target negeri untuk mendorong kemajuan industri dan penyediaan listrik yang terjangkau untuk masyarakat, agar bisa berefek pasti pada pertumbuhan ekonomi nasional serta dampak multiplier effectnya bagi ketenteraman masyarakat, ” ujar Direktur Istimewa PGN, Suko Hartono saat menyaksikan penandatanganan tersebut.

Secara bertahap penyesuaian harga gas pada hilir akan dilaksanakan sejalan secara semangat bahwa gas bumi diharapkan dapat mendorong dan menjadi aktivis pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahapan waktu, akan disesuaikan dengan tingkatan penyelesaian amandemen kontrak di hulu antara PGN dgn produsen. Yang mana bilamana bersamaan akan dilakukan serupa pembahasan amandemen PJBG dengan pelanggan dan badan pengatur hilir migas untuk penentuan tarif toll fee.

Saat ini pasar niaga gas bumi di Jawa Bagian Barat adalah pasar terbesar dan dilayani oleh integrasi infrastruktur sub holding gas. SSJW tunggal dibangun untuk mendukung kegiatan usaha niaga PGN di Jawa Periode Barat dan Sumatera Bagian Selatan dengan mengoptimalkan penyaluran gas dibanding PEP Pagardewa, COPI Grissik, & FSRU Lampung. Pipa SSJW 1, SSJW 2, Transmisi Jawa Barat Pertagas dan FSRU Lampung zaman ini dioperasikan secara terintergasi untuk mendukung kehandalan penyaluran gas ke Sumatera Selatan dan Jawa Barat.

“Langkah awal ini diharapkan menjadi milestone penting bagi posisi Sub Holding Gas beserta semesta stakeholder dan juga komitmen PGN dalam menyediakan pasokan gas dunia yang handal dengan harga dengan kompetitif. Sehingga hal ini mampu menjadi modal bagi industri buat meningkatkan daya saing industri. Tidak hanya bagi wilayah Jawa Barat dan Medan namun juga bagi kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang diharapkan oleh Pemerintah, ” tutup Suko. (dob/dob)