Posted on

Jakarta, Data SGP – Badan Anggaran Dewan Cabang Rakyat (Banggar DPR) bersama negeri memberikan kewenangan lebih kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di tengah pandemi covid-19 saat ini.

LPS nantinya bisa merembes memberikan suntikan langsung ke bank yang di ‘jurang’ baik sistemik maupun non-sistemik.

Pemimpin Banggar DPR Said Abdullah mengucapkan, Undang-undang yang mengatur LPS semasa ini menempatkan LPS sebagai posisi yang sangat pasif. Di mana undang-undang ini hanya memperbolehkan LPS membantu memberikan jaminan kepada konsumen bank, ketika bank itu telah dinyatakan gagal bayar.

“Problemnya sekarang ini, kalau LPS menunggu bank gagal di pusat kondisi seperti ini, ini bakal berbahaya bagi sistem keuangan kita, ” jelas Said kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/6/2020).

Penambahan kewenangan yang diberikan pada LPS, sebagaimana terdapat dalam Perkara 20 ayat (1) point c UU No 2 Tahun 2020.

Untuk diketahui, pada UU tersebut, LPS ternyata sanggup melakukan pengambilan keputusan yang mengangkat KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan] untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal.

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan periode penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test).

Said menilai, simpanan yang dimiliki oleh LPS zaman ini seharusnya bisa untuk menempatkan dananya kepada bank, agar bank tidak sampai gagal bayar. Penempatan dananya, tentunya harus sesuai dengan kebutuhan likuiditas bank.

“Seharusnya semisal ada Bank dengan mengalami kesulitan likuiditas, seharusnya bisa dana [pada aset LPS] yang mencapai Rp 130 triliun ditaruh di bank-bank, dalam bentuk deposito, ” jelas Said.

Oleh karena itu, Banggar DPR menyarankan kepada pemerintah untuk mendatangkan Peraturan Pemerintah (PP) yang memungkinkan LPS bisa menempatkan dananya ke bank yang ‘bermasalah’ atau kesulitan likuiditas.

Dengan pemindahan dana LPS ini kepada bank gagal bayar ini, menurut Said juga harus berdasarkan persyaratan yang sudah di approval oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Pertolongan Keuangan (OJK).

“Lalu yang terakhir pintunya adalah LPS. Sehingga bank selamat. Kalau tidak dilakukan seperti itu, asing hendak berlomba-lomba membeli bank kita, ” kata Said menjelaskan.

Pada prinsipnya saran dari Banggar agar LPS bisa menempatkan dananya pada bank-bank, untuk mencegah bank-bank masuk ke dalam kategori bank gagal bayar di tengah pandemi covid-19 saat ini.

“Baik itu bank sistemik ataupun tidak sistemik. Utamanya Bank Kunci 1 dan 2. Ini membentuk khawatir dalam keadaan seperti itu, karena mereka, bisa-bisa gulung permadani kalau tidak dibantu, ” terang Said.

Bank dengan memiliki kesulitan likuiditas sebenarnya bisa saja menambah likuiditas dalam jangka pendek. Caranya dengan melakukan repo SBN ke Bank Indonesia. Sayangnya di tengah ketatnya likuiditas zaman ini, bank manapun pasti tidak memiliki SBN. Sehingga BI tidak bisa membantu.

“Persyaratan likuiditas jangka pendek kan pelik sekali. Di antaranya harus memiliki SBN. Bank sudah tidak punya SBN bagaimana, BI tidak bisa mendarat. ”

“Lebih cantik LPS yang dananya nganggur, dan daripada menunggu banknya gagal kemudian nasabah berduyun-duyun mencairkan bunganya & menunggu antrian LPS, itu akan berbahaya bagi transmisi keuangan dan perbankan kita, ” jelas Said.


Saksikan video terkait di bawah ini:

(dru)