Posted on

Jakarta, CNBC  Indonesia –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan seluruh pegawainya tetap fokus dengan pelaksanaan UU & berkonsentrasi untuk menjadi bagian penanganan covid-19 yang dibutuhkan oleh kelompok.

Kejadian tersebut diungkapkan oleh  Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo  menanggapi rumor mengenai kembalinya pengawasan perbankan ke Bank Nusantara (BI). Rumor tersebut dihembuskan sejak pihak yang tidak jelas tenggat saat ini.


Patuh Anto,     OJK proaktif mendukung Pemerintah, dan sesuai kewenangannya sebagai regulator telah mengeluarkan program restrukturisasi pada tanggal 26 Februari 2020 yang kemudian dituangkan di POJK 11/2020 pada tanggal 16 Maret 2020. Sebagai catatan Pemerintah mengeluarkan Perpu 1/2020 pada tanggal 31 Maret 2020.

Restrukturisasi ini pula yang menjelma acuan dalam kemudian penjabaran Perpu 1/2020 melalui Penerbitan PP 23/2020 yang antara lain berupa Subsidi Bunga (PMK 65/2020) dan Penempatan untuk Kebutuhan Likuiditas (PMK 64/2020) dan selanjutnya untuk menggerakkan zona riil melalui penempatan uang negeri (PMK 70/2020).

“Ini merupakan insentif untuk nasabah & perbankan. Ini kalau dihitung 3 bulan, nilai insentif kurang lebih Rp97 triliun. Dan ini peaknya restrukturisasi ada di April & Mei dan ini mulai menurun, ” ujarnya Kamis (2/7/2020).

Menjepret: Ist

Menurutnya, harapan OJK dan negeri, saat mulai melandai, ini saatnya menggerakan sektor riil. Tapi tak bisa melupakan kesehatan, karena minus bergeraknya sektor riil segala yang disiapkan pemerintah seperti penempatan uang negara dan subsidi bunga tersebut akan mengalami hambatan.

“Ini harus seiring sejalan dengan jalan apa kita kembali mulai menjalankan sektor riil untuk menggerakkan sektor riil sangat bergantung bagaimana kita menjalankan covid. OJK saat ini pokok pada upaya membantu Pemerintah di pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan OJK dan tidak fokus pada hal lainnya, ” ujarnya.

Sebelumnya, mencuat kabar bahwa Indonesia akan mengubah pengawasan perbankan kembali ke Bank Indonesia (BI). Kabar ini mencuat setelah Reuters, Kamis (2/7/2020) mencantumkan hal tersebut. Perppu soal OJK ini dikabarkan mengembalikan lagi perintah dan fungsi Bank Indonesia sebagai instansi penelitian, pengaturan, dan pengawasan perbankan yang pada 2013 berantakan dipindahkan ke OJK.

“Presiden telah mempertimbangkan mengembalikan posisi itu ke BI karena ketidakpuasan tentang kinerja OJK selama pandemi, ” kata dua orang sumber Reuters.

Saksikan video terkait pada bawah ini:

(dob/dob)