Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia – Pada Selasa pagi,   (7/7/2020) ada penampakan yang berbeda di Gedung Sasana Pradana Kejagung, Jakarta, Selasa. Terlihat orang-orang berbaju biru merapikan tumpukan benda yang tak lain adalah uang. Mereka adalah petugas yang merapikan barang bukti uang dari terpidana kasus dugaan korupsi.

Pada hari ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan eksekusi barang bukti dari terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh Direktur Utama PT Trans Pacific Petrochemical Philippines (TPPI) Honggo Wendratno. Ada dua barang bukti yang dieksekusi, yaitu kilang LPG PT TLI pada Tuban Jawa Timur dan uang senilai Rp 97 miliar.

Eksekusi ini dilakukan selepas Honggo divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/6/2020) lalu.


Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono mengatakan, di dalam kasus ini, ada tiga terdakwa termasuk Honggo. Dua terdakwa lainnya adalah mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono.

Foto: Barang Bukti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Manajer Investasi PT. Sinarmas Asset Management di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (7/7). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Barang Bukti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Manajer Investasi PT. Sinarmas Asset Management di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (7/7). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)


Kedunya divonis empat tahun penjara dan denda masing-masing Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Majelis hakim juga menilai Raden Priyono dan Djoko Harsono terbukti bersalah melakukan korupsi dalam perkara yang sama.



”Sebagaimana yang kita ketahui perkara terkait kondensat ada tiga terdakwa. Satu Honggo yang telah disidangkan tanpa hadirnya terdakwa, yang kedua JPU masih menyatakan upaya hukum banding karena tuntutan yang masih belum sesuai tumpuan JPU, ” ujar Ali.

“Dalam pidana perkara kondensat ada barang bukti berupa kilang minyak yang ada di kota Tuban. Di dalam proses penuntutan JPU, ada uang yang disimpan dalam satu rekening ada sekitar Rp 97 miliar oleh penuntut umum dilakukan penyitaan dan dikabulkan oleh hakim sehingga perkara ini naik persekusi dan disetorkan ke negara, ” lanjutnya.

Menurut Ali, uang Rp ninety-seven miliar ini bukan uang pengganti tetapi merupakan perampasan keuntungan / pengambilan keuntungan yang diperoleh oleh terpidana berdasarkan pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Foto: Barang Bukti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Manajer Investasi PT. Sinarmas Asset Management pada Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (7/7). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Barang Bukti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Manajer Investasi PT. Sinarmas Asset Management pada Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (7/7). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

“Sedangkan kondensat kilang diperhitungkan kewajiban diganti oleh terpidana ada US$ 128 juta. Menjadi keseluruhan perkara ini merugikan negara sekitar Rp 35 triliun tetapi terakhir masih ada kekurangan US$ 128 juta atau sekitar Rp 1, 8 triliun. Nah dri kekurangan ini diperhitungkan ada kilang tadi. Jadi uang Rp 97 miliar bukan uang pengganti tapi yang diperhitungkan adalah kilang, ” ujar Ali.

Saksikan video terkait di bawah ini:

(hoi/hoi)