Posted on

Jakarta, CNBC Nusantara – Lembaga Penanggung Simpanan (LPS) memiliki kewenangan anyar untuk menyelamatkan bank yang dinyatakan sakit. Namun, ada beberapa tahapan yang harus dilalui bank dengan memohon bantuan likuiditas dari LPS.

Aturan ini diundangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 mengenai pengamalan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

“Penerbitan PP ini adalah langkah antisipatif, sifatnya tidak berpunya, dalam rangka mengantisipasi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional, ” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah dalam pemaparan virtual, Jumat petang (10/7/2020).

Karena sifatnya tidak biasa, Halim memastikan, kebijakan ini dibuat cuma untuk mengobati bank yang dinyatakan gagal dan sebelumnya masuk kategori Bank dalam Daftar Pengawasan Intensif (BPDI) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh sebab tersebut, kebijakan ini berbeda dengan kecendekiaan pemerintah yang menempatkan dana melalaikan skema bank jangkar dan menetapkan 15 bank besar.

“Kalau LPS tujuan utamanya untuk menolong bank dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang telah tidak bisa lagi diberikan likuiditas oleh BI dan lebih mengandung dari sekadar masalah likuiditas, ” paparnya.

Skema pemindahan dana LPS ke bank ini, secara rinci terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, bank harus mengirimkan permohonan kepada OJK mengalami pengganggu likuiditas dan mengajukan permohonan persediaan kepada LPS. Pemegang saham pengendali (PSP) bank pemohon juga telah tidak dapat membantu.

Selanjutnya, OJK akan melakukan analisis kelayakan. Pada tahapan berikutnya, adanya pemberitahuan secara tertulis PSP tak dapat membantu likuiditas bank. Setelah itu, Bank Indonesia juga mau melakukan penilaian terhadap riwayat pola pembayaran bank beserta kondisi keuangan.

Setelah tahap tersebut, LPS akan melakukan analisa berdasarkan permohonan dana dari OJK dan data dari Bank Indonesia. Berserakan, LPS akan membuat keputusan penempatan dana dengan prasyarat, bank pemohon harus menyerahkan jaminan berupa saham bank atau aset bank yang lain. Lalu, pernyataan pengalihan hak atas kepemilikan saham atau aset lain PSP.

Halim mengutarakan, nantinya penempatan dana dari LPS maksimal untuk seluruh bank kecil ini hanya 30% dari mutlak kekayaan LPS. Sedangkan, untuk mulia bank hanya 2, 5% secara periode penempatan paling lama 1 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 5 kali.

Foto: Skema penempatan dana LPS/ ist


Saksikan gambar terkait di bawah ini:

(dru)