Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia berantakan Kita pasti pernah melihat adegan atau terlibat dalam situasi kritis, di mana para korban menunggui untuk dievakuasi atau mendapatkan bantuan. Lalu, datanglah helikopter penyelamat, dengan membawa pertolongan dan harapan.

Di tengah wabah pandemi COVID-19, para pelaku usaha dan industri tahun ini bakal melihat helikopter demikian dari pemerintah, dengan bakal melemparkan bergepok-gepok uang buat disalurkan ke mereka guna memastikan semuanya bisa bertahan hingga situasi yang terburuk usai.

Helikopter yang dimaksud sejalan secara terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penandangan Pandemi Corona Virus.


Itu menjadi kali pertama dalam kenangan republik menerapkan kebijakan tersebut, & kali pertama defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) meninggalkan angka 3% dari prpdik pribumi bruto (PDB), menganulir ketentuan di UU Keuangan Negara 17/2003.

Istilah ‘helikopter uang’ diperkenalkan oleh ekonom Milton Friedman di dalam tahun 1969 untuk menyebut pelonggaran moneter yang tak biasa. Kecendekiaan ini diambil dalam situasi tidak wajar, yakni ketika terjadi kekeringan likuiditas sementara perekonomian stagnan karena hal tak terduga.



Kebijakan ini sudah banyak diterapkan oleh negara maju. Hanya selalu, mereka memakai bahasa yang bertambah keren, yakni pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE).

Tidak tersedia helikopter betulan di sini, cuma saja otoritas moneter bertindak kaya itu: membawa dana segar buat memborong surat berharga milik negeri maupun swasta. Tak hanya pada pasar sekunder (lewat transaksi pasar), melainkan juga di pasar primer (membeli langsung dari pihak penerbit).

Dus, investor & pelaku usaha pun mendapatkan bergepok-gepok uang yang dapat mereka gunakan untuk membiayai kebutuhan operasional itu atau untuk melanjutkan ekspansi, dengan pada gilirannya membuka lapangan kerja dan memutar perekonomian.

Dalam konteks saat ini, BI akan membawa helikopter uang ke Kementerian Keuangan yang kemudian duitnya disalurkan ke sektor riil. Maklum saja, dengan defisit di pada 3%–menggeser rekor defisit tertinggi tahun 2015 (sebesar 2, 59%), penerbitan surat utang bakal menjadi timah satu-satunya yang termudah.

Bantuan Helikopter Uang A La Jokowi

Bukti sebaran helikopter uang negeri terlihat dari alokasi anggaran perbaikan ekonomi nasional yang sudah mencapai Rp 695 triliun. Dana itu sudah mengalami kenaikan beberapa kali karena dampak pandemi yang semakin besar.

Angggaran PEN disebar kepada beberapa bidang berangkat dari kesehatan Rp 87, 55 triliun, perlindungan sosial Rp 203, 9 triliun, insentif usaha Rp 120, 61 triliun, UMKM Rp 123, 46 triliun dan pembiayaan korporasi Rp 53, 57 triliun serta sektoral K/L dan pemda Rp 106, 11 triliun.

Untuk kesehatan, pemerintah memakai belanja untuk penanganan Covid-19, dorongan tenaga medis hingga insentif fiskal di bidang kesehatan. Perlindungan baik digunakan untuk program bantuan sosial sembako, PKH, diskon listrik maka bantuan langsung tunai Dana Kampung.

Selanjutnya insentif daya diberikan untuk pembebasan PPh 22 impor, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga penurunan tarif PPh Badan. UMKM untuk subsidi bunga hingga penempatan restrukturisasi.

Pembiayaan korporasi, yakni untuk pemindahan dana restrukturisasi program padat karya, penjaminan modal kerja hingga Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk kongsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, dengan terbaru adalah penempatan dana pemerintah di perbankan baik bank umum maupun bank pembangunan daerah (BPD). Program ini masuk dalam sektoral K/L dan Pemda. 

Untuk pemindahan dana di perbankan, Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 triliun yang ditempatkan pada bank Himbara Rp 30 triliun & BPD Rp 20 triliun.

Selain itu, melalui PT Sarana Multi Infrastrktur (SMI), Sri Mulyani juga memberikan pinjaman kepada pemerintah provinsi dalam rangka perbaikan ekonomi daerahnya. Untuk saat itu setidaknya ada dua pemprov yang mengajukan pinjaman, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.

DKI Jakarta mengajukan pinjaman sejumlah Rp 12, 5 triliun yang akan diberikan Rp 4, 5 triliun tahun ini dan Rp 8 triliun pada tahun 2021. Jabar mengajukan pinjaman Rp 4 triliun yang akan diberikan Rp 1, 9 triliun pada 2020 dan Rp 2, 09 triliun pada 2021.

Subsidi Gaji sampai Gaji ke13

Pemerintah ngerasa alokasi anggaran PEN masih belum cukup mengatasi dampak corona terhadap perekonomian. Maka dari itu, pemerintah kembali merilis stimulus baru dengan diharapkan bisa mengurangi dampak minus corona terhadap pendapatan masyarakat.

Pertama, memberikan bantuan secara mengurangi beban listrik bagi negeri usaha yakni industri bisnis serta sosial. Dimana, dalam hal ini pemerintah akan meminta PLN menghilangkan biaya minimum tagihan listrik pada industri bisnis dan sosial dengan tertekan karena pandemi Covid-19.

Dengan demikian, maka karakter usaha di sektor tersebut cuma perlu membayar tagihan listrik pantas dengan penggunaannya. Untuk ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp 3 triliun sebagai kompensasi kepada PLN.

Kemudian, pemerintah juga bakal menurunkan kembali cicilan Pajak Bayar (PPh) pasal 25 yang selama ini telah diberikan diskon 30%, dan akan diturunkan lagi menjadi 50%.

Selanjutnya, untuk mendorong konsumsi, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) buat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras seberat 15 kg. Ini akan diberikan kepada 10 juta masyarakat dengan total taksiran Rp 4, 6 triliun.

Lalu, pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai Rp 500 ribu bagi penerima kartu sembako di luar PKH. Ini dikasih kepada sekitar 10 juta bangsa dengan total anggaran Rp 5 triliun yang akan mulai dibayarkan pada Agustus ini.

Ada juga bantuan sosial berguna bagi 12 juta UMKM dengan masing-masing mendapatkan Rp 2, 4 juta. Adapun total anggaran dengan disediakan sebesar Rp 30 triliun.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa tambahan gaji kepada pegawai swasta yang gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan. Ini akan dikasih kepada sekitar 13 juta pegawai dengan total anggaran Rp 31, 2 triliun.

Selain itu, pemerintah juga telah membuat aturan teknis pelaksanaan pencarian penghasilan ke-13 bagi Pegawai Negeri Biasa (PNS). Meskipun tidak semua PNS mendapatkan gaji ke-13, namun kebijakan ini diharapkan bisa memompa perekonomian nasional.

[Gambas:Video CNBC]
(sef/sef)