Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberlakukan sistem jarang genap untuk motor. Rencana itu akan berdampak ke operasional ojek online (ojol) seperti Grab & Gojek, yang juga akan tersekat dengan aturan tersebut.

Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Relasi (Kemenhub), Budi Setiyadi, menjelaskan kalau kebijakan ini merupakan wewenang dibanding pemerintah daerah. Kendati demikian, pihaknya juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan aturan ini.

Akhlak mengaku belum tahu persis pustaka kebijakan ganjil genap untuk mesin akan diberlakukan. Selama ini koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemenhub lebih banyak dilakukan melalui  Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).


“Saya belum menentang Pergub-nya. Secara khusus saya belum dikirimi Pergub-nya, dan memang dengan khusus dari pihak DKI itu terkait masalah ganjil genap bertambah banyak ke BPTJ, ” cakap Budi Setiyadi kepada CNBC Nusantara, Rabu (26/8/20).

Meski begitu, pihaknya bakal membahas dampak aturan ini ke ojol bersama Pemprov DKI Jakarta. Ditjen Perhubungan Darat memang berperan sebagai regulator dalam pelaksanaan ojol.

“Kalau ojol belakang saya akan bahas khusus dengan pak Safrin (Kepala Dishub DKI Jakarta). Tapi kalau untuk ASK (angkutan sewa khusus), yang taksi onlinenya saya sudah buat tulisan. Kalau ojol belum, ” imbuhnya.

Lebih lanjut, menimpa taksi online dia menjelaskan kalau bakal ada kebijakan khusus dalam penerapan ganjil genap. Kemenhub mengirimkan usulan dari para asosiasi driver taksi online agar mereka tentu bisa beroperasi seperti taksi baku pelat kuning.

“Teknisnya biar mereka. Saya kan usulan. Nanti kan mereka mengatur segenap. Jadi termasuk juga mungkin penandaannya atau strikernya dari DKI nanti dengan kepolisian. Minimal kalau ada taksi online lewat kelihatan, ” tuturnya.