Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia –  Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah dibahas serta disepakati oleh pemerintah dan Lembaga Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Kaum (DPR). Pemerintah dan Baleg menyungguhkan pembahasan ‘UU sapu jagat’ sudah mencapai 95%.

Pemimpin Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan dari 10 pasal, telah hampir 100% disepakati di tingkat panitia kerja (panja) antara negeri dalam hal ini Kemenko Perekonomian dan Baleg.

“Alhamdulillah dari 10 pasal, sudah 95% disepakati di tingkat panja. Tersedia beberapa materi-materi yang pending. Dalam beberapa sektor yang masih serta sampai hari ini akan kita selesaikan. Dan kita mudah-mudahn nanti bisa masuk ke cluster belakang, BAB 4 tentang ketenagakerjaan, ” ujar Supratman dalam diskusi maya, Kamis (24/9/2020).

Selaras, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi juga mengklaim menggunakan RUU Ciptaker, merupakan suatu pacak sejarah baru utuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia.

Relakasasi daftar negatif investasi serta daftar prioritas investasi, kata Elen, juga akan secara pararel diperbaiki. Harapannya, melalui Omnibus Law Ciptaker bisa mendorong perekonomian Indonesia, dengan saat ini tengah terpuruk sebab adanya pandemi covid-19.

“RUU Cipta Kerja, diharapkan jadi transformasi ekonomi ke depan serta kita perlu memperbaiki yang signfikan beberapa indikator dalam perekonomian, yang dianggap sebagai lemak-lemak ekonomi dengan menyangkut obesitas regulasi dan daya saing yang masih belum molek, ” jelas Elen.

“Aspek ketenaga kerjaan, masalah perizinan dan kemudahan berusaha, UMKM dan koperasi, serta kepastian hukum siap muatan materi kita yang harus diperbaiki dalam RUU Cipta Kerja, ” lanjutnya.

Elen kemudian merinci ada 15 subtansi RUU Cipta Kerja yang sudah disepakati antar pemerintah dan Baleg DPR. Berikut perinciannya:

1. Kesesuaian Tata Kawasan
Kesesuaian tata kawasan tersebut menyangkut tata ruang pada darat dan luat, termasuk negeri hutan. Menurut Elen, tata bagian menjadi salah satu hambatan ketika para investor memulai untuk menetapkan/menentukan suatu lokasi.

“Tata ruangnya masih belum mencukupi ataupun memadai, termasuk RDTR [Rencana Detail Tata Ruang], ” jelas Elen.

Oleh karen itu RDTR di dalam RUU Cipta Kerja didorong untuk dilakukan percepatan RDTR di dalam bentuk digital. RDTR ini jadi acuan perizinan berusaha (kesesuaian tata ruang).

“Sehingga diharapkan bisa memudahkan pelaku usaha, pertama UMKM untuk memulai starting bisnis dan menentukanlokasi sesuai kegiatan usahanya, ” kata Elen melanjutkan.

2. AMDAL Tidak Dihilangkan
Dalam draft pertama kali yang diajukan oleh pemerintah, pemerintah ingin Analisis Melanda Dampak Lingkungan (AMDAL) dihilangkan, kesudahannya tidak jadi dihilangkan.

Elen menjelaskan mengenai persetujuan lingkungan tidak dihilangkan, dan AMDAL akhirnya disepakati untuk hanya menyederhanakan usaha proses, tanpa menghilangkan esensi perlindungan ke daya dukung lingkungan, & lingkungan hidup itu sendiri.

“Pengintegrasian perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. AMDAL tentu ada untuk kegiatan risiko luhur, ” jelas Elen.

3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Elen menjelaskan menerjang SLF, pemerintah akan menerapkan pengesahan pembangunan gedung, dengan menerapkan penumpu dan sertifikat layak fungsi.

“Akan ada guidance yang disiapkan Kementerian PUPR mengenai sertifikasi dan standar bangunan yang harus disiapkan masyarakat. Terutama risiko sedikit untuk bangunan sederhana, tentu letak mengambil standar yang telah disiapkan, ” jelas Elen.

4. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko (Risk Based Approach)
Perizinan berusaha, kata Elen, akan didasarkan atas risiko nista, menengah, dan tinggi. Risiko kecil denganpendaftaran, risiko menengah dengan pemenuhan standar, dan risiko tinggi dengan izin.

“Kalo dengan risikonya rendah seperti UMK cukup pendafararan melalui sistem OSS [Online Single Subbmission], akan teregister dan mendapatkan semacam perizinan dari pemerintah tengah, ” tuturnya.

5. UMKM dan Koperasi
Lewat RUU Cipta Kerja, Elen mengklaim UMKM dan Koperasi akan mendapatkan kemudahan, perlindungan, & pemberdayaan.

“Baik UMKM dan Koperasi kita sudah sepakati sudah memberikan kemudahn dan pembedayaan dalam bentuk akseleratif dan pertolongan dnegan kemitraan dengan badan jalan besar. ”

6. Riset dan Inovasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ditugaskan untuk membawahi riset dan inovasi. Serta mau ada kelembagaan riset dan inovasi di daerah.

7. Tindak Lanjut Putusan World Trade Organization (WTO)
Tindak lanjut vonis WTO atas Dispute Settlement (DS) 477 dan DS 478 berasaskan ketentuan impor atas 4 UU (UU Pangan, UU Peternakan, serta Kesehatan Hewan, UU Hortikultura, & UU Perlindungan dan pemebrdayaan Petani).

“Sudah dalami berminggu-minggu dan Insya Allah ini tetap bisa memberikan perlindungan maksimal arah produk dalam negeri, ” ujar Elen.

8. Perizinan Berusaha di Pusat serta Daerah
Pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan oleh negeri daerah (pemda) dengan Norma Penumpu Prosedur dan Kriteria (NPSK) dengan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dapat menjemput alih perizinan berusaha dalam situasi pemda tidak melaksanakan atau tidak sesuai dengan NPSK. Periznan berusaha untuk proyek dan program strategis nasional diberikan oleh pemerintah was-was.

“Kita tidak jiplak alih kewenangan yang sudah ada dalam Pemda, yang dilakukan kita terapkan standar bentuk NPKS. Serta standar ini berlaku nasional, dengan demikian gak ada lagi memperlawankan antar satu daerah dengan daerah lain terkait pelayanan perizinan, ” jelas Elen.

9. Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
Pembentukan LPI sebagai sui generis untuk meningkatkan investasi dengan optimalisasi aset pemerintah & BUMN. LPI mengacu kepada institusi serupa yang telah berjalan secara baik, antara lain Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Rusia.

10. Pengadaan Lahan dan Bank Tanah
Penyederhanaan proses pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Pembentukan lembaga Bank Tanah juga buat melakukan pengelolaan tanah termasuk buat redistribusi lahan kepada masyarakat.

11. Persyaratan Investasi (Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka)
Bidang usaha yang tertutup didasarkann atas kepentingan nasional, atas kepatutan dan konvensi universal. Ketentuan syarat investasi dalam UU sektor dan diatur di Perpres. Perlindungan terhadap UMK hanya bisa dalam negeri, dan meningkatkan daya melalui kemitraan.

12. Sertifikasi Jaminan Produk Halal
Pelaksanaan sertfifikasi keluaran halal diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pengoperasian sertifikasi jaminan produk halal (JPH). Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memebrikan fatwa halal.

13. Pencabutan Peraturan Daerah (Perda)
Pembatalan perda dan kerkada sesuai secara keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Negeri pusat melakukan penyelarasan dan koordinasi.

“Jadi yang diusulan RUU Cipta Kerja, yang disampaikan pemerintah kepada DPR, pada Februari kemarin sudah disepakti bahwa penghapusan perda tetap mengikuti mekanisme didalam putusan MK. Tidak dibatalkan kepala, tapi sesuai mekanisme yang tersedia, ” ujar Elen.

“Dan untuk mengatur pengaturan ke depan agar ada keselarasan, oleh sebab itu pemerintah pusat melakukan penyelarasan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan dibawah UU, termasuk perda. Mekansisme proses tetap yang sudah ada, ” lanjutnya.

14. Kemudahan Berusaha
Kemudahan berusaha meliputi penyederhanaan pelayanan imigrasi bagi investor, pendirian PT Perseroangan untuk UMK, jaminan ketersediaan bahan dasar bagi industri dan BUMDes berbentuk badan hukum.

“Dan mudah-mudahan ini memberikan legalisasi terhadap pelaku usaha mikro kecil yg sngt dinantikan mereka dan tersedia jaminan kesediaan jaminan bahan dasar dan disepakati BUMDes berbadan kaidah, ” jelas Elen.

15. Penataan Ulang Sanksi
Pelanggaran ketentuan administrasi dikenakan sanksi administrasi. Sementara pelanggaran yang menimbulkan K3L (kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan) dikenakan hukuman pidana.

“Yang kita lakukan reformulasi dan mempertegas mana sebenarnya unsur pidana dan admisnitratsi. Kalau sifatnya perizinan mestinya adminstrasi, tapi kalau yang sifatnya telah melakukan atau mengakibatkan K3L maka tetap sanksi pidana dan diatur ulang dalam RUU Cipta Kerja, ” jelas Elen.



[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)