Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia – Konsumsi Liquefied  Petroleum Gas (LPG) yang tinggi nyatanya tidak diimbangi secara produksi yang tinggi. Bahkan, produksi LPG hanya sekitar 51% sebab kapasitas produksi kilang LPG dengan ada.

Berdasarkan bahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi LPG pada 2020-2024 diperkirakan stabil sekitar 1, 97 juta ton per tahun. Buatan tersebut hanya sekitar 50, 8% dari kapasitas produksi LPG dengan ada sebesar 3, 88 juta ton.

Kapasitas penerapan kilang LPG tersebut juga masih rendah jika dibandingkan dengan Dasar Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam RUEN, kapasitas produksi kilang LPG mencapai 3, 98 juta ton, sementara kapasitas tahun 2020-2024 diperkirakan hanya sebesar 3, 88 juta ton.


Hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Gajah (Permen) Energi dan Sumber Gaya Mineral (ESDM) No. 16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Departemen ESDM tahun 2020-2024 yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif di 18 September 2020 dan valid sejak diundangkan pada 25 September 2020.

Di di dalam Permen ini juga disebutkan kalau kebutuhan LPG setiap tahunnya hingga 2024 diperkirakan terus meningkat. Dalam 2020 ini kebutuhan LPG domestik diperkirakan mencapai 8, 81 juta ton, lalu naik pada 2021 menjadi 9, 51 juta ton, lalu naik lagi menjadi 10, 27 juta ton pada 2022, 11, 09 juta ton di dalam 2023, dan 11, 98 juta ton pada 2024.

Karena produksi LPG diperkirakan tetap dan tidak bertambah hingga 2024 yakni berada pada tingkat 1, 97 juta ton per tarikh, namun dari sisi kebutuhan LPG terus meningkat setiap tahunnya, itu mengakibatkan terjadinya peningkatan impor LPG setiap tahunnya.

Impor LPG pada 2020 ini diperkirakan sebesar 6, 84 juta ton, lalu naik menjelma 7, 54 juta ton di 2021, 8, 30 juta ton pada 2022, 9, 12 juta ton pada 2023, dan 10, 01 juta ton pada 2024.

Demi menekan impor LPG, salah satu langkah yang didorong yakni melalui proyek gasifikasi akik bara menjadi dimethyl ether (DME) yang bisa mengganti LPG.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet pada akhir Oktober lalu (23/10/2020), menginginkan agar komoditas tambang batu panas bernilai tambah terlebih dahulu pra diekspor.

Jokowi biar meminta agar perusahaan tambang kurang ajar bara mengembangkan industri turunan batu bara, mulai dari industri peningkatan mutu upgrading, pembuatan briket batu bara, pembuatan kokas, pencairan keras kepala bara, gasifikasi batu bara datang dengan campuran batu bara berhenti.

Salah satu perusahaan yang berencana mengembangkan proyek gasifikasi batu bara yaitu PT Gundukan Asam Tbk (PTBA). Perseroan menargetkan proyek gasifikasi batu bara menjelma dimethyl ether (DME) senilai US$ 2, 1 miliar atau sekitar Rp 30, 45 triliun (asumsi kurs Rp 14. 500 bohlam US$) akan dimulai pada kuartal pertama atau kedua 2021. Order ini pun ditargetkan dapat tiba beroperasi pada triwulan kedua 2024.

Direktur Utama Gundukan Asam Arviyan Arifin mengatakan tiga perusahaan yang terlibat dalam proyek gasifikasi ini yakni  PTBA, PT Pertamina (Persero) dan Air Products sedang dalam pembahasan perjanjian usaha dan diharapkan kesepakatan bisa ditandatangani sebelum akhir 2020.

“Gasifikasi batu bara ini order pionir di dalam negeri. EPC mulai kuartal pertama atau kuartal kedua 2021. Sedang disiapkan kerja sama legal process pembahasan draft perjanjian dengan Air Products dan Pertamina. Diharapkan bisa tanda tangan di November tahun ini apabila semua kemufakatan bisnis sudah disepakati, ” jelas Arviyan dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (06/11/2020).

[Gambas:Video CNBC]
(wia)