Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia awut-awutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis masukan analisis big data mengenai kemampuan pemerintah Republik Indonesia saat itu.

Riset analisis sentimen INDEF tentang kinerja pemerintah dilakukan dengan pengumpulan data (data mining) selama periode Juli sampai 13 November 2020, dan hasilnya terkumpul sebanyak 2, 18 juta data percakapan di media sosial. Keterangan mentah yang mengandung bot kemudian disaring kembali.

Logat kunci yang paling banyak pegari adalah ‘joko widodo’, ‘presiden jokowi’, ‘jokowi’. Sementara untuk jajaran gajah, lebih banyak muncul kata pokok ‘terawan agus putranto’, ‘menkes terawan’, ‘menterikesehatan’, dan ‘menteri kesehatan’.

“Presiden Joko Widodo memiliki sentimen negatif 49, 9% sebab kebijakan-kebijakan yang banyak ditentang jemaah, terutama terkait lima isu, kejadian dan kebijakan, ” kata ekonom senior INDEF Didik Junaedi Rachbini dalam konferensi pers virtual INDEF pada Minggu (15/11/2020).

Kelima isu dengan menyebabkan sentimen negatif yang agung bagi Jokowi adalah pengesahan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, masalah penanganan pandemi Covid-19 dengan tidak memadai, isu dinasti kebijakan dalam pilkada, pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi, serta masalah utang luar negeri yang meningkat pesat.

“Kalau dalam teori politik, presiden atau pimpinan dengan mau mengambil kebijakan tidak beken tapi tidak baik untuk bani, itu paling tidak harus memiliki popularitas 80%, ” kata Didik.

“Ini Jokowi (dengan tingkat popularitas yang turun), sangat berani mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak populer. Ini bakal menimbulkan kontroversi dan pertentangan. Jika ini diteruskan, berarti presiden menyelenggarakan atau menjadi sumber pertentangan di media sosial dan di lapangan, ” lanjutnya.

Taat Didik, selama ini hampir tak pernah ada presiden atau pertama menteri, dengan tingkat popularitas dengan rendah di bawah 70-80%, yang mengambil keputusan kontroversial dan yang ditentang oleh publik dengan sentimen negatif yang cukup tinggi.

“Kalau itu diteruskan, mau gawat. Itu memaksakan kita sebagai negara terbelah. Jika dipaksakan, oleh sebab itu konflik dan perpecahan tersebut mau semakin besar. Ini bisa diperkirakan kebijakan itulah akar masalahnya dan itu berasal dari institusi kepresidenan, sikap dan kebijakan presiden, ” kata Didik.