Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi VI DPR RI menyatakan mendukung program penyelamatan polis atau restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya yang rencananya akan dimulai pada Desember 2020. Program penyelamatan polisi ini dinilai merupakan bagian terbaik dibandingkan berbagai opsi dengan ada.

Ketua Panja Jiwasraya, Aria Bima menjelaskan situasi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tercatat terus mengalami penurunan lengah satunya terlihat dari nilai aktiva yang terus menurun menjadi Rp 18 triliun pada 2019 dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 20 triliun. Kondisi aset dengan berkualitas buruk dan produk tidak optimal, membuat Jiwasraya memiliki defisit ekuitas.

“Kondisinya terus meningkat Desember 2018 yang kekurangan ekuitas mencapai Rp 30, 3 triliun dan bulan Desember 2019 defisit mencapai Rp 34, 6 triliun dan kondisi terakhir Okt 2020 negatif ekuitas Rp 38, 5 triliun, ” ujarnya di dalam Rapat Kerja Komisi VI secara Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (30/11/2020).


Menurutnya, masalah ini perlu segera dilakukan penyelesaian sebelum nominal defisit semakin membengkak. Apalagi, Risk Based Capital (RBC) Jiwasraya juga sudah melampaui periode batas yaitu minus 1. 050%. Di mana sesuai dengan kaidah Otoritas Jasa Keuangan OJK), seharusnya maksimal berada di angka 120%.

Aria juga memaparkan, hingga 31 Oktober 2020, jumlah nasabah Jiwasraya terekam mencapai 2, 59 juta orang. Yang terdiri dari nasabah ritel, pensiunan korporasi, Bancassurance. Adapun keluaran yang dijual antara lain unit link, anuitas pensiunan, anuitas pensiunan bulanan, tunjangan hari tua, asuransi proteksi kecelakaan, mikro, asuransi kesehatan dan saving plan.

Menurut Aria, opsi penyehatan serta restrukturisasi menjadi pilihan dalam membereskan Jiwasraya. Hal ini dilakukan mengingat proses pailit Jiwasraya, yang ialah perusahaan BUMN akan berdampak untuk industri asuransi.

“Akan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi di Indonesia di umumnya, BUMN pada khususnya, ” tegasnya.

Disebutkan oleh Aria, ada 3 opsi di dalam rangka menyehatkan Jiwasraya. Pertama Bailout, kedua restrukturisasi dan terakhir pembubaran. Bailout dan Likuidasi dinilai tidak menjadi pilihan tepat untuk membereskan Jiwasraya.

“Mengenai preferensi bailout, konsiderasinya tak bisa dikerjakan karena belum ada peraturan OJK, payung hukum tak ada. Alternatif Likuidasi, pembubaran atau kepailitan harus dilakukan melalui OJK UU 40/2014 tentang perasuransian. Ini memiliki buah ekonomi, akan berdampak pada BUMN yang memiliki portofolio pensiunan Jiwasraya, ” pungkasnya.

Pada akhir Rapat Kerja, keputusan restrukturisasi menjadi salah satu kesimpulan, yakni “Komisi VI meminta IFG & Jiwasraya untuk menjalankan restrukturisasi secepatnya dan memitigasi semua kemungkinan risiko yang akan terjadi. ”

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)